102 Wilayah Berstatus Zona Hijau COVID-19, Apa Maknanya?

102 Wilayah Berstatus Zona Hijau COVID-19, Apa Maknanya?
May 31 2020
Kenneth Ross

Yuswantoro 102 Wilayah Berstatus Zona Hijau COVID-19, Apa Maknanya?

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Foto/Dok. BNPB

JAKARTA – Sebanyak 102 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Negeri Kota (Pemkot) di Indonesia, dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagai zona hijau.

(Baca juga: Penghujung Mei, Meyakinkan COVID-19 di Jatim Cenderung Naik)

Dengan kedudukan sebagai zona hijau, 102 daerah tersebut bisa melaksanakan kegiatan kelompok produktif dan aman COVID-19. Situasi itu sebagaimana atas arahan Pemimpin Joko Widodo kepada Ketua Himpunan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo pada Jumat (29/5/2020).

Baca Juga:

“Kemarin, tanggal 29 Mei 2020, Bapak Presiden Jokowi, memerintahkan Ketua Gugus Tugas untuk memberikan kewenangan kepada 102 Pemkab dan Pemkot yang saat itu berada dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19, ” jelas Doni di Media Center Gugus Perintah Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Pranata Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Sabtu (30/5/2020).

Mengenai 102 wilayah tersebut meliputi Daerah Aceh ada 14 kabupaten/kota, Sumatera Utara ada 15 kabupaten/kota, Kepulauan Riau ada 3 kabupaten, Riau 2 Kabupaten, Jambi 1 kabupaten, Bengkulu 1 kabupaten, Sumatera Daksina 4 kabupaten/kota, Bangka Belitung 1 kabupaten dan Lampung 2 kabupaten.

Kemudian Jawa Tengah ada 1 kota, Kalimantan Timur, 1 kabupaten, Kalimantan Tengah, satu kabupaten, Sulawesi Utara, 2 kabupaten, Gorontalo, 1 kabupaten, Sulawesi Sedang, 3 kabupaten, Sulawesi Barat, satu kabupaten, Sulawesi Selatan, 1 kabupaten, Sulawesi Tenggara, 5 kabupaten/kota.

Selanjutnya Nusa Tenggara Timur ada 14 kabupaten/kota, Maluku Memajukan, 2 kabupaten, Maluku, 5 kabupaten/kota, Papua, 17 kabupaten/kota dan Papua Barat 5 kabupaten/kota.

(Baca juga: 2 Jenderal TNI Pantau Kesiapan Pasukan Penanggulangan Bencana)

Di implementasinya, Doni Monardo yang serupa selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat mengharapkan biar tiap-tiap kabupaten/kota tersebut dapat tetap meneruskan anjuran pemerintah untuk tetap menegakkan protokol kesehatan secara cermat, penuh kehati-hatian dan tetap waspada terhadap ancaman COVID-19.

Selain itu juga, Doni menodong setiap daerah untuk wajib memperhatikan ketentuan tentang testing yang murni, tracing yang agresif, isolasi dengan ketat, serta treatment yang mampu menyembuhkan pasien COVID-19.

Pada kesempatan yang sama, Doni memberikan arahan kepada para bupati dan walikota, selaku ketua Rangkai Tugas tingkat kabupaten/kota, agar jalan pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dan Dewan Permusyawaratan Rakyat Wilayah (DPRD) serta melibatkan segenap bagian pentahelik yang meliputi pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan jalan massa.

“Agar jalan pengambilan keputusan harus melalui FORKOPIMDA dengan melibatkan segenap komponen bangsa, termasuk pakar kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia, pakar epidemiologi, pakar kesehatan tubuh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau budayawan, tokoh masyarakat, ahli di bidang ekonomi kerakyatan, arsitek pers di daerah, dunia daya, dan tentunya DPRD, melalui pendekatan kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, ” tegas Doni.

Di proses tersebut, Ketua Gugus Tugas berharap agar para bupati/walikota sanggup melakukan konsultasi dan koordinasi yang ketat dengan pemerintah provinsi, khususnya kepada para Gubernur. Proses pemungutan keputusan tersebut juga harus mencuaikan tahapan prakondisi, yaitu edukasi, sosialisasi, kepada masyarakat, dan juga tiruan sesuai dengan sektor atau bidang yang akan dibuka.

(Baca juga: Pesta Ekstasi dan Miras dengan Janda, Kades Ini Direhabilitasi)

Adapun sektor yang dimaskud merupakan seperti pembukaan rumah ibadah langgar, gereja, pura, vihara. Selain tersebut juga Pasar atau pertokoan, transportasi umum, hotel, penginapan, dan restoran, perkantoran, dan bidang-bidang lain, dengan dianggap penting, namun aman dari ancaman COVID-19.

“Tahapan-tahapan sosialisasi tersebut, tentunya harus bisa dipahami, dimengerti, dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Intinya, keberhasilan asosiasi produktif dan aman COVID-19 benar tergantung, ” jelas Doni.

“Saya ulangi sekali lagi, sangat tergantung kepada kedisiplinan umum dan kesadaran kolektif, dalam mengindahkan protokol kesehatan, antara lain, tetap pakai masker, jaga jarak tenteram, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, senantiasa melaksanakan olahraga yang teratur, istirahat yang pas, dan juga tidak boleh nanar, serta upaya akan selalu sanggup mengkonsumsi makanan yang bergizi, ” imbuhnya.

Lebih tinggi, Gugus Tugas Pusat juga menodong setiap daerah menyiapkan manajemen krisis untuk melakukan monitoring dan pertimbangan. Dalam hal ini, waktu & sektor yang akan dibuka kembali, ditentukan oleh para pejabat bupati dan wali kota di daerah.

Apabila dalam perkembangannya, ditemukan kenaikan kasus, maka Awak Gugus Tugas tingkat kabupaten/kota mampu memutuskan untuk melakukan pengetatan ataupun penutupan kembali.

“Gugus Tugas Pusat bersama pemerintah provinsi, yaitu Gugus Tugas tingkat provinsi akan senantiasa memberikan informasi, memberikan pendampingan, dan evaluasi, serta pedoman sesuai dengan perkembangan keadaan, ” pungkas Doni.

( eyt )

preload video

Berita Terpaut

KOMENTAR (pilih lupa satu di bawah ini)

  • Disqus
  • Facebook