Ahli Hukum Ubaya Soroti Kebijakan Norma Saat Pandemi COVID-19

Ahli Hukum Ubaya Soroti Kebijakan Norma Saat Pandemi COVID-19
Jun 04 2020
Kenneth Ross

Ali Masduki Pakar Hukum Ubaya Soroti Kebijakan Hukum Saat Pandemi COVID-19.

Di pusat pandemi COVID-19, kepentingan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Foto/SINDONews/Ali Masduki

SURABAYA – Kebijakan hukum Global di tengah pandemi COVID-19 menjadi sorotan pakar hukum di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Termasuk pakar hukum dari Fakultas Asas Universitas Surabaya (FH Ubaya).

Lewat seminar online (Webinar) bertema “Penanganan COVID-19 di Perspektif Hukum Internasional”, tim pembimbing Laboratorium Hukum Internasional Ubaya, membimbing sedikitnya 187 perguruan tinggi dari berbagai daerah di Indonesia mempercakapkan kebijakan tersebut. (Baca juga: Polri: Hoaks Virus Corona Terbanyak DKI dan Jawa Timur)

Pembahasan menghantam hukum Internasional dikupas bersama 3 pakar hukum Ubaya. Mereka terdiri dari Suhariwanto, Atik Krustiyati dan Wisnu Aryo Dewanto. Kali ini webinar dipandu secara langsung sebab dosen Fakultas Hukum Ubaya, Muhammad Insan Tarigan.

Kepala Laboratorium Hukum Internasional Ubaya sekaligus dosen Fakultas Hukum Ubaya, Suhariwanto, memaparkan materi yang pertama melanggar implementasi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam penanggulangan COVID-19.

DUHAM adalah norma dan dasar pijakan adat Internasional yang telah disepakati sebab anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Sesuai kesepakatan tersebut oleh sebab itu setiap pembentukan norma hukum Global yang bersifat bilateral maupun multilateral dalam implementasinya harus sejalan dan sejiwa dengan DUHAM. Materi bagasi yang diatur dalam DUHAM bisa dikelompokkan menjadi political right, social, economic, cultural, and religion right, dan right to development.

“Dalam hukum dikenal dengan asas Solus Populi Suprema Lex Esto yang berarti kepentingan kaum merupakan hukum yang tertinggi. Adanya asas ini memberikan ruang bagi negara atau lembaga Internasional buat menafsirkan materi muatan DUHAM serta disesuaikan dalam rangka menangani situasi pandemi COVID-19, ” jelas Suhariwanto.

Suharianto menjelaskan, tersedia dua ketentuan pasal DUHAM yakni pasal 25 ayat (1) serta pasal 30 terkait kebebasan individu yang perlu ditafsirkan secara bijak oleh masyarakat.

Ketentuan tersebut mengacu pada jalan WHO (World Health Organization) melaksanakan penanggulangan COVID-19 secara preventif maupun represif. Upaya preventif yang dianjurkan untuk dilakukan negara anggota PBB adalah social distancing, physical distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan menyambut era new wajar. Sedangkan upaya represifnya yaitu mengobati pasien terjangkit COVID-19 dan melaukan isolasi diri.

“Kehadiran PBB atau WHO dan negara anggota PBB, yang melakukan kegiatan mengarah pada pembatasan terhadap kebebasan individu untuk menanggulangi COVID-19 tak bisa dikualifikasikan melanggar DUHAM. Namun, justru dipandang sebagai pemenuhan benar individu dan wujud konkret nilai-nilai yang diatur dalam DUHAM, ” kata dia.

Kemudian, Atik Krustiyati, menyampaikan materi melanggar good neighbour policy sebagai upaya penanganan pandemi COVID-19. Ketua Prodi Magister Kenotariatan Ubaya sekaligus pengajar Fakultas Hukum Ubaya ini mengutarakan, hukum Internasional sebagai kaidah mempunyai peran penting dalam hubungan kerjasama Internasional bagi suatu negara.

Hukum Internasional mampu dimanfaatkan untuk ikut dalam kebijaksanaan negara lain, menekan negara berkembang untuk mengikuti negara maju, negeri berkembang menutup pasar bagi negeri maju, dan adanya kepentingan negeri maju dalam hal ekonomi, humanitarian, maupun environment. Menurutnya, pada kondisi pandemi COVID-19, hukum Internasional bisa dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan negeri bertetangga.

“Jangan datang negara dimanfaatkan oleh hukum Internasional tetapi kita harus bisa memanfaatkan hukum tersebut. Kebijakan negara bertetangga harus memegang prinsip kerjasama serta pemenuhan kewajiban karena suatu negeri memiliki kedudukan yang setara & harus saling menguntungkan dalam menanggulangi COVID-19, ” kata Atik Krustiyati.

Sedangkan Wisnu Aryo Dewanto, membahas keresahan masyarakat menghantam persoalan permintaan ganti rugi oleh negara-negara kepada China terkait dengan menyebarnya COVID-19.

Dosen sekaligus Wakil Dekan II Fakultas Hukum Ubaya ini menuturkan, jika sebelum meminta pertanggungjawaban sebab negara maka harus dibuktikan terlebih dahulu dimana letak pelanggaran asas yang telah dibuat.

“Fakta yang dikumpulkan apakah termasuk dalam internationally wrongful acts? Lalu termasuk kedalam wanprestasi atau tanduk melawan hukum. Kemudian, kita harus pikirkan kemana harus minta ganti rugi. Apakah melalui saluran norma atau non hukum? Kalau datang saat ini saya masih ragu dan kemungkinan sulit untuk dikerjakan ganti rugi kecuali memang ada itikad baik, ” pugkas Wisnu Aryo Dewanto.

( nth )

preload video

Berita Terpaut

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)

  • Disqus
  • Facebook