Apindo: Tak Ada Pihak yang Dirugikan dalam RUU Cipta Kerja

Apindo: Tak Ada Pihak yang Dirugikan dalam RUU Cipta Kerja
Oct 06 2020
Kenneth Ross

JAKARTA – Pemimpin Asosiasi Pengusaha Nusantara (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial, Harijanto menyebut bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dengan baru saja disahkan oleh DPR, kemarin.

Menurut dia, baik pekerja dan pengusaha sama-sama terdampak akan RUU ini. Harijanto menyontohkan, dari penurunan jumlah pesangon pekerja dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah jika dilihat dari compliance rate dengan disurvei World Bank tingkat pembayaran pesangon setinggi itu tingkat kepatuhannya hanya 24 persen di Indonesia. (Baca juga: Tenaga Kerja Asing Masuk ke Startup Lewat UU Ciptaker, Nasib Talenta Lokal )

“Berarti hanya perusahaan-perusahaan besar multinasional yang bisa membayar itu, dengan lainnya jauh di bawah aturan.
Sehingga, dengan diturunkannya ini mungkin compliance rate akan meningkat, bahkan kita masih lebih agung jauh dibanding negara tetangga kita, ” ujar Harijanto dalam acara Market Review IDX Channel, Selasa (6/10/2020).

Tidak cuma itu, dari sisi pengusaha, RUU ini juga mewajibkan para sponsor kerja untuk setiap karyawan kontrak saat selesai kontrak harus dikasih kompensasi. Selain itu, pengusaha pula harus mengikutkan karyawan tersebut ke program BPJS yang mana adalah kewajiban baru.

Baca Juga:

“Tapi kita melihatnya sebagai suatu yang meyakinkan, kita nggak demo dan menggugat mogok dengan adanya ini. Ini adalah menjadi satu pilihan yang lebih bagus. Jadi, kalau karakter mau mengontrak itu jadi mikir ke depan karena kalau persetujuan toh harus bayar kompensasi, BPJS, karyawan tetap dan kontrak siap satu pilihan. Kalau dulu membentuk kontrak jadi suatu benefit karena tidak perlu ikut BPJS & nggak ada kompensasi, ” bebernya. (Baca juga: Keadaan Ini Tak Mogok Kerja, Kamis Buruh Majalengka Geruduk Senayan )

Menurutnya, dengan RUU ini sebetulnya pengusaha ada kewajiban baru dan seperti suruhan Presiden Joko Widodo yang mengecap demi rakyat yang harus main dengan layak dan formal 10 tahun ke depan, semua bagian harus rela berkorban. “Termasuk pemerintah menanggung sebagian pesangon yang notabene kalau diturunkan langsung pasti protesnya lebih keras, ” ucapnya.