KMPK Gugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MK

KMPK Gugat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ke MK
May 11 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Penegak Kedaulatan (KMPK) menggugat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan diaplikasikan karena Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dapat mengganggu kedaulatan negara Indonesia.

“Mengapa Perppu anda gugat ditengah keprihatinan kita dan kerja keras kita bersama-sama ikut menanggulangi covid-19 Perppu ini nampak bahkan dipandang berbahaya bagi kedaulatan negara, ” ujar Dewan Pengarah KMPK sekaligus penggugat, Din Syamsuddin dalam jumpa pers secara on the internet, Senin (11/5/2020) malam.

(Baca juga: DPR Tunggu Gebrakan Dirjen PAS)

Baca Juga:

Din mengungkapkan melimpah tokoh yang juga turut dan berpartisipasi dalam KMPK untuk menggugat Perppu no 1 tahun 2020 di MK. Banyak juga, kata Din, kelompok yang ingin ikut menggugat Perppu tersebut di MK namun hanya yang memiliki legal standing yang mampu menggugat.

“Karena harus memiliki lawful standing. Namun pendukungnya banyak bahkan ada ribuan petisi dari Yogyakarta, dari Surabaya yang ikut bertujuan dengan langkah menggugat ini, ” ungkapnya.

KMPK juga menilai bahwa DPR akan menyelenggarakan rapat paripurna untuk membahas Perppu tersebut. Jika benar disahkan, kata Din, dirinya tetap menggugat sebagai undang-undang. “Kalau itu disetujui dengan DPR maka kita akan ubah gugatan itu menjadi gugatan terhadap Undang-undang, ” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua KMPK Marwan Batubara menjelaskan alasan pihaknya menolak Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dikarenakan sangat berpotensi meruntuhkan kedaulatan negara Indonesia.

“Menolak Perppu Nomor 1/2020 karena potensial meruntuhkan kedaulatan negara antara lain atas alasan melanggar sejumlah pasal di dalam undang-undang dasar 1945 seperti pasal 1, Pasal 23 E, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28 b Ayat 1 dan selanjutnya, ” ujar Marwan dalam jumpa pers secara online, Senin (11/5/2020) malam.

(maf)