Menekan Pilkada Ditunda, TII Minta Pemangku Pertimbangkan Nyawa Rakyat

Menekan Pilkada Ditunda, TII Minta Pemangku Pertimbangkan Nyawa Rakyat
Sep 22 2020
Kenneth Ross

JAKARTA – Desakan agar penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember terus mengemuka daripada berbagai kalangan. Permintaan itu dilatari karena kian meningkatnya kasus Covid-19 dan maraknya kerumunan massa selama tahapan pilkada yang telah mengabaikan protokol kesehatan.

Pada Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda empat tahapan Pilkada 2020 melalui Keputusan KPU Nomor 179/PL. 02-Kpt/01/KPU/III/2020. Selang 3 bulan berikutnya, rapat DPR bergabung pemerintah dan penyelenggara pemilu menyetujui pemungutan suara Pilkada digelar pada 9 Desember 2020. Ditambah lagi, adanya Peraturan Pemerintah Substitusi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 secara kasar memberikan kuasa kepada KPU buat kembali melakukan penundaan. (Baca juga: Istana Tegaskan Pilkada 2020 Dilaksanakan Sesuai Jadwal)

Peneliti bidang politik The Indonesian Institute (TII) Rifqi Rachman menyatakan opsi menunda Pilkada 2020 menjadi sangat penting untuk terus digaungkan. “Ini bukan semata pelaksanaan hak konstitusional warga untuk memilih saja. Lebih dari tersebut, keselamatan warga negara haruslah menjadi yang utama, ” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa (22/9/2020). (Baca juga: Pilkada Membahayakan, Guru Besar UIN Azyumardi Azra Pilih Golput)

Lantas, apa yang sebaiknya dilakukan oleh KPU jika janji bisa dilakukan? Menurut dia, tersedia dua hal penting yang harus diberi perhatian penuh oleh pemangku pemilu. Pertama, dalam menyusun rancangan pelaksanaan pilkada, KPU sebaiknya melayani kalkulasi secara terbalik. Maksudnya, penentuan pelaksanaan pilkada tidak dimulai lantaran menentukan tanggal pemungutan suara terlebih dahulu seperti yang dilakukan saat memutuskan 9 Desember sebagai hari pemungutan suara. (Baca juga: Darurat Covid-19, PBNU Menimbulkan Pilkada Serentak Ditunda)

“KPU bisa memulai lantaran menentukan tanggal bagi tahapan terdekat yang akan dilaksanakan. Misalnya, masa KPU menunda Pilkada pada 22 September besok, tanggal yang perdana sekali harus ditentukan adalah tahapan kampanye. Setelah itu, KPU mampu melakukan penghitungan tahapan setelah kampanye hingga hari pemilihan. Tentu, situasi ini harus mempertimbangkan durasi dengan cukup agar persiapan penyelenggara daripada semua sisi bisa matang, ” urai Rifqi.

Baca Juga:

Kedua, untuk bisa bergerak lebih progresif terhadap kondisi pandemi, KPU dan bagian masyarakat yang peduli pada pemilihan umum bisa mendorong revisi pada UU Pilkada. Hal ini diperuntukkan agar KPU bisa lebih lega dalam memformulasikan Peraturan KPU (PKPU) dan tidak merasa takut peraturan yang dibuatnya bertentangan dengan UU. “Sehingga, dalam bersengketa, misalnya sebab peserta Pilkada, celah-celah PKPU yang dianggap bertentangan dengan UU sanggup tertutup rapat, ” sambungnya.

Lantaran itu, Rifqi menguatkan Pilkada 2020 masih sangat bisa ditunda. Pertimbangan itu dilakukan demi menjaga nyawa warga negara dalam masa pandemi yang menghadirkan ketidakpastian. Faorick Pakpahan