Mengesahkan RPJMD DKI Direvisi, Ketua DPRD: Yang Dibahas Tersebut 2020-2022

sepakat-rpjmd-dki-direvisi-ketua-dprd-yang-dibahas-itu-2020-2022-1
Aug 15 2021
Kenneth Ross

JAKARTA – Jawatan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyetujui penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) di 3 tahun masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur. Ketiga tahun kepemimpinan itu yakni tahun 2020, 2021 & 2022.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, pembahasan dengan subtantif akan berlangsung dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), mengingat penyesuaian dilakukan pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022.

Penyesuaian RPJMD itu juga nantinya akan mengacu pada perubahan indikator program Gubernur yang tidak dapat makbul pada tahun 2020 tenggat 2022. Mengaji juga : Alasan Urusan Covid di Jakarta Masih Tinggi, DPRD DKI Bakal Bahas Raperda RPJMD dalam Puncak Bogor

“Yang dibahas itu RPJMD 2020-2022, jadi jangan sampai 2017 2018 2019 itu masuk di pembahasan itu. Kesimpulan keadaan ini kita bisa melaksanakan pembahasan di Bapemperda, ” kata Prasetyo dikutip dari laman resmi DPRD DKI, Minggu (15/8/2021).

Pras sapaan karib Ketua DPRD ini kembali menekankan, perubahan RPJMD yang diusulkan Pemprov DKI harus merujuk kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tarikh 2020-2024.

Yang mana Perpres tersebut diterbitkan karena bencana pandemi Covid-19 secara nasional yang tentunya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Agenda Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan penyesuaian RPJMD.

Selain itu, di dalam Pasal 2 Ayat 3 poin (b) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN Tahun 2020 datang 2024 menegaskan bahwa bahan penyusunan dan penyesuaian RPJMD dengan memperhatikan tugas serta fungsi pemerintah daerah di dalam mencapai sasaran nasional yang termuat dalam RPJMN.

Dalam penjelasan Gubernur yang dibacakan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, situasi belakang diusulkannya perubahan RPJMD didasari oleh resesi dengan terjadi akibat dampak pandemi Covid-19. Mengaji juga : Tolak Revisi RPJMD, PDIP Sebut Gubernur Anies Tidak Fokus

Dimana, dalam tahun 2020, ekonomi Jakarta mengalami kontraksi hingga minus 8, 33 persen (YoY) yang kemudian berangsur membaik mencapai minus 3, 89 persen pada triwulan IV yang menandakan perekonomian masih berada di bawah tingkat normal.