Menyentuh KPK, Kejagung dan Polri, Mahfud MD: Banyak Kasus Hukum Digantung

Menyentuh KPK, Kejagung dan Polri, Mahfud MD: Banyak Kasus Hukum Digantung
Jun 23 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyoroti banyaknya kasus yang menggantung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri. Hal ini pun sudah disampaikan saat bertemu tiga lembaga itu di kantornya kemarin.

“Bukan hanya di KPK, di Kejagung, di kepolisian banyak kasus terkatung-katung. Dari kasus banyak urusan yang P-19 ke P-21, ke P-17, P-18. Itu sering penuh kasus bolak balik itu, ” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/6/2020).

(Baca: Mahfud MD Jelaskan Masalah Substansi dan Prosedur dalam RUU HIP)

Baca Juga:

Dia mengingatkan KPK, Kejagung, dan Polri untuk segera mengakhiri semua kasus yang menggantung tersebut. Sebab masyarakat membutuhkan kepastian norma.

“Kita mengambil agar kejagung dan kepolisian itu bagaimana menyelesaikan itu agar tak bolak balik. Segera ada kepastian hukum. Kalau harus diproses sungguh diproses. Kalau ndak jangan bolak balik gitu, ” ungkapnya.

(Baca: IPW Mengambil Jenderal Polisi Aktif Tidak Merambah Kursi Kementerian)

Mahfud menilai, banyaknya kasus yang menggantung akan mudah dipermainkan melalui opini. “Di KPK juga begitu jangan terlalu banyak menggantung kasus dan diombang-ambingkan oleh opini, ” tuturnya.

Dia melahirkan, ada aturan-aturan di mana KPK harus segera mengambil tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan, baik secara patokan, substansial, maupun prosedural.

“Sehingga hukum itu tidak bisa bekerja diombang-ambingkan oleh opini bangsa, ” pungkasnya.

(muh)