Pada Pembentukan UU Krusial, MUI Ukuran DPR Bagaikan Macan Ompong

Pada Pembentukan UU Krusial, MUI Ukuran DPR Bagaikan Macan Ompong
Jun 20 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjawab pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun perundang-undangan. Besar beleid yang disorot adalah Sistem Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Bagian 1 Tahun 2020 tentang Pengerjaan COVID-19 dan Minerba.

Ke-2 beleid itu telah disahkan sebab DPR dan pemerintah. Perppu itu menjadi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020. Sementara itu, UNDANG-UNDANG Minerba mendapatkan Nomor 3 pada tahun ini. (Baca juga: MUI Minta RUU HIP Ditunda Selama-lamanya)

Wakil Ketua Umum MUI, Muhyiddin Junaidi mengatakan Nusantara ini negara yang kaya & memiliki sumber daya alam dengan melimpah. Itu semua seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Juga:

“DPR seakan-akan menjadi lembaga tidak bergerak, bagaikan macan ompong. DPR tidak mempunyai adikara, powerless, ” ujarnya dalam diskusi daring bertema Tolak RUU HIP, Selamatkan Indonesia, Sabtu (20/6/2020).

Menurutnya, UU Penanganan COVID-19 itu sama saja menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah. implikasinya, dana yang hampir Rp700 triliun digunakan pemerintah tanpa pengawalan dan supervisi dengan alasan untuk memutus rantai COVID-19.

Belum usai perdebatan itu, belakangan ini masyarakat, ormas, dan sejumlah tokoh Islam kembali meradang dengan adanya rencana pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan ideologi Negara (RUU HIP).

Mendapatkan gelombang protes dari MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU tersebut. Beberapa hari lalu, pengurus MUI, NU, dan Muhammadiyah diundang Pemangku Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

Muhyiddin menjelaskan seluruh yang hadir menyampaikan bahwa yang diinginkan adalah pemberhentian pembahasan RUU HIP. “RUU HIP ditunda selama-lamanya. Menentang pembahasan. Menurut kami pembahasan tersebut hanya menghabiskan waktu dan uang. Lebih baik digunakan untuk kepentingann yang lebih produktif, ” tandasnya. ( Baca juga: Berhenti RUU HIP, Pemerintah Minta Bangsa Kembali Tenang )

Untuk itu, MUI akan terus mensosialisasikan maklumat MUI tentang penolakan RUU HIP ini kepada masyarakat melalui media. Muhyididin mengungkapkan pihaknya terus berkoordinasi dengan ormas-ormas Islam dan tokoh agama semesta Indonesia.

Dia mengklaim sudah ada 200 ormas dengan memberikan dukungan kepada MUI untuk menolak RUU HIP tanpa ada kompromi. “Kami melakukan serangkaian lobi kepada pimpinan DPR dan pemerintah (untuk Menghentikan RUU tersebut), ” tutupnya.

(kri)