Pendaftaran Langgar Protokol Covid-19, Bamsoet: Pilkada Mulai Mengkhawatirkan

Pendaftaran Langgar Protokol Covid-19, Bamsoet: Pilkada Mulai Mengkhawatirkan
Sep 07 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pemerintah wilayah (Pemda) untuk semakin tegas menegakan protokol kesehatan. Selain karena langsung meningkatnya kasus Covid-19, proses anju Pilkada 2020 pun telah berlangsung. Era persiapan hingga pelaksanaan pemungutan perkataan Pilkada 2020 tidak boleh menaikkan klaster baru Covid-19.

“Persiapan Pilkada Serentak 2020 mulai mengkhawatirkan. Karena dari rangkaian kegiatan tersebut telah terdeteksi banyak kasus Covid-19. Sabtu (5/9) kemarin, dilaporkan kalau tidak kurang dari 69 aparat Bawaslu Boyolali terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan beberapa bakal pasangan bahan (Bapaslon) di sejumlah daerah biar dilaporkan terpapar Covid-19, ” perkataan Bamsoet di Jakarta, Senin (7/9/2020)

(Baca: 687 Bakal Pasangan Calon Diterima Pendaftarannya di Pilkada 2020)

Baca Juga:

Bamsoet menuturkan, pengingkaran protokol kesehatan terlihat nyata di dalam kegiatan pendaftaran pasangan. Di kurang daerah, kegiatan pendaftaran masih melibatkan banyak orang dan mengabaikan protokol kesehatan.

“Ketika protokol kesehatan nyata-nyata dilanggar, harusnya KPUD dan Bawaslu jangan segan-segan meminta bantuan dari satuan Penjaga Pamong Praja untuk menjaga kesopanan. Termasuk meminta bantuan dari tentara TNI-Polri yang ditugaskan menegakan adat kesehatan di ruang publik, ’’ kata Bamsoet.

Mantan Ketua DPR ini menambahkan, kecenderungan pelanggaran protokol kesehatan akan lebih besar saat masuk ke tahapan kampanye Pilkada yang berlangsung semasa 71 hari. Terhitung mulai 26 September hingga 5 Desember 2020.

“Karenanya, Bapaslon harus mampu mengendalikan massa pendukung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan tubuh. Selain itu, Komisi Pemilihan Ijmal Daerah (KPUD) dan Badan Penilik Pemilu (Bawaslu) harus berani membatasi jumlah orang dalam setiap kesibukan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada, ” tandas Bamsoet.

(Baca: Puji Kemajuan Surabaya, Sinyal Apa yang Dikirim Bamsoet ke Risma? )

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengingatkan, Pilkada sinkron 2020 digelar di 270 daerah pemilihan. Terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang terletak di 32 daerah. Kalau setiap Paslon gagal melayani kegiatan simpatisan dan massa pembantu, pelanggaran protokol kesehatan dikhawatirkan terang terjadi.

“Untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19 di periode kampanye Pilkada, semua negeri daerah harus tegas menegakan pengamalan protokol kesehatan. Begitupula Paslon kudu mampu mengendalikan pendukungnya. Jika tidak, kegiatan Pilkada justru bisa menerbitkan lonjakan kasus Covid-19 di seluruh daerah pemilihan, ’’ pungkas Bamsoet.

abdul rochim

(muh)