Tip X DPR Minta Kemendikbud Pertimbangan Pendidikan Jarak Jauh

Tip X DPR Minta Kemendikbud Pertimbangan Pendidikan Jarak Jauh
Jun 22 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA – Premi X DPR meminta Kementerian Pelajaran dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melangsungkan kajian secara menyeluruh dari pengoperasian Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan sudah berlangsung selama empat bulan terakhir, menyusul terjadinya pandemi virus Corona (Covid-19).

Bagian Komisi X DPR Ali Zamroni mengatakan, pelaksanaan PJJ dipastikan penuh plus dan minusnya sehingga Kemendikbud harus memiliki kesimpulan dari pengamalan PJJ yang sudah berlangsung semasa empat bulan terakhir. Ali mengatakan, karena tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir maka pihaknya mendorong Kemendikbud untuk membuat kebijakan komprehensif PJJ yang komprehensif untuk jangka panjang.

“Karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Buatlah kebijakan ini seolah-olah waktunya panjang sehingga kebijakan yang diambil juga sifatnya panjang. Jangan sampai kebijakan kita hanya untuk waktu pendek, misalnya diasumsikan hanya sampai Desember 2020, ini menjadi sesuatu dengan merepotkan kita sendiri, ” ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan virtual Komisi X dengan Kemendikbud, Senin (22/6/2020). (Baca juga: Kemendikbud Keluarkan Tiga Kecendekiaan Hadapi Pandemi Covid-19)

Baca Juga:

Dikatakan politikus Partai Gerindra ini, PJJ jelas bertentangan dengan pembelajaran tatap muka. Pihaknya menemukan banyak keluhan dari bangsa maupun guru mengenai tantangan yang harus dihadapi dengan sistem PJJ. Misalnya ketersediaan kuota internet. “Juga bagaimana sistem pembelajaran PJJ yang bobotnya sama dengan belajar tatap muka, ini harus jadi review Kemendikbud bagaimana PJJ ini langgeng diperpanjang, tapi tidak memberatkan siswa maupun guru sehingga harus tersedia kebijakan yang sifatnya konkret, & Kemendikbud bisa mengontrol kebijakan yang diambil, ” urainya.

Dalam situasi seperti itu, pihaknya juga meminta kemendikbud buat menciptakan kebijakan yang bisa menghasilkan siswa maupun pengajar di madrasah lebih bersemangat, baik lewat Kemendikbud maupu dinas pendidikan di tiap-tiap daerah. (Baca selalu: Panduan Belajar Kemendikbud Belum Menjawab Masalah Pendidikan)

Ali juga melihat dari paparan Kemendikbud sebelumnya bahwa sekolah yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap depan prosentasenya hanya 6%, sangat mungil dibandingkan daerah yang belum siap mencapai 94%. “Kami mengharapkan tersedia semacam review pertimbangan dalam kerangka membuka pembelajaran tatap muka. Daerah zona hijau ini, apakah daerah-daerah itu bisa menerapkan protokol kesehatan tubuh yang baik? Ini persoalan kacau karena mereka untuk bisa bersekolah tatap muka juga tergantung izin dari pemda dan orangtua oleh sebab itu ini harus ada review kebijaksanaan secara komprehensif, ” tuturnya.

(cip)