Tuntut Prinsip Kemanusiaan, Pemerintah Didesak Hapus Hukuman Mati

Tuntut Prinsip Kemanusiaan, Pemerintah Didesak Hapus Hukuman Mati
Jun 02 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendesak pemerintah menghapus hukuman mati. Tuntutan ini merujuk pada prinsip dengan terkandung dalam Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu mengatakan Bung Karno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 menyampaikan lima prinsip dasar negara. Kelima prinsip itu ialah kebangsaan Indonesia, intrenasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan baik, dan menyusun Indonesia merdeka secara bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Baca juga: PDIP: New Normal Bakal Jadi Bencana tanpa Goyong Royong)

Satu diantara prinsip yang ditekankan Bung Karno adalah kemanusiaan yang adil serta beradab. Prinsip ini, menurut Bung Karno adalah jiwa yang merasakan adanya hubungan antaramanusia.

Baca Juga:

“Jiwa yang hendak mengangkat atau membedakan jiwa manusia tersebut lebih tinggi daripada jiwa fauna. Perikemanusiaan adalah hasil perkembangan rohani, budaya, dan masyarakat dari level rendah ke tinggi, ” sah Erasmus mengutip pidato Bung Karno, Senin (1/6/2020).

ICJR mengungkapkan untuk mengukur implementasi keyakinan itu pada saat ini mampu melihat kebijakan mengenai hukum kejahatan. Erasmus menjelaskan prinsip dan haluan mendasar dari kebijakan pidana merupakan keadilan.

“Pemerintah sebagai tulang bangsa dalam 75 tarikh ini masih belum bisa sepenuhnya menghadirkan hukum pidana yang bersandarkan dan mencerminkan prinsip-prinsip negara untuk mengangkat harkat dan martabat bani adam. Satu diantara pidana yang jelas bentrok dengan prinsip kemanusiaan yang benar dan beradab itu adalah balasan mati, ” tegasnya.

Selama hukuman mati menjadi bentuk sanksi dalam hukum pidana, maka Indonesia masih jauh dari cita-cita luhur pendiri bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Erasmus menuturkan jadi negara merdeka, seharusnya hukuman pasif itu sudah dihapus.

“Hukuman mati yang diturunkan oleh penjajah tidak menggambarkan kemajuan dengan nasional dan internasional. Indonesia sekarang duduk sebagai salah satu dibanding sedikit negara di dunia dengan masih mempraktikkan hukuman mati. Tersedia 142 negara yang sudah menghapus hukuman mati, ” terangnya.

ICJR meminta pemerintah DPR RI untuk melahirkan kebijakan pidana yang berdasarkan kemanusiaan yang jujur dan beradab. Itu bisa dimulai dengan menghapus hukuman mati di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). (Baca juga: Fraksi PKS Galang Dukungan Pembentukan Pansus BBM)

“Mempertahankan moratorium kejahatan mati bukan hanya dalam hal eksekusi tetapi juga dalam penjatuhan pidana pada tahap yudisial/peradilan kejahatan. Juga memberikan komutasi atau pemindahan hukuman bagi mereka yang telah dalam deret tunggu eksekusi lebur lebih dari 10 tahun menetapkan alasan kemanusiaan, ” pungkasnya.

(kri)