Menkeu Naikan Anggaran BLT Dana Tempat Jadi Rp31, 789 Triliun

Menkeu Naikan Anggaran BLT Dana Tempat Jadi Rp31, 789 Triliun
May 26 2020
Kenneth Ross

loading…

JAKARTA berantakan Kementerian Keuangan (Kemeneku) bakal memacu pelaksanaan Bantuan Tepat Tunai Desa (BLT Desa) . Adapaun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merevisi kembali Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa melalui PMK Nomor 50/PMK. 07/2020 dengan berlaku mulai 19 Mei 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan telah menaikan BLT Desa. Adapun, total anggaran yang disiapkan untuk BLT Dana Daerah naik dari Rp21, 192 triliun menjadi Rp31, 789 triliun.

“BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak berpunya di desa yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja selama 6 bulan. Sebelumnya, BLT Desa diberikan hanya 3 bulan, ” ujar Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Baca Juga:

Dia melanjutkan, di dalam jumlah ini dana yang diberikan sebesar Rp600. 000 untuk 3 bulan pertama dan Rp300. 000 untuk 3 bulan berikutnya. BLT Desa diberikan paling cepat mulai bulan April 2020.

“Total BLT Desa dengan diterima per Keluarga Penerima Khasiat (KPM) adalah sebesar Rp2. 700. 000 naik Rp90. 000 dari aturan sebelumnya, ” katanya. (Baca Juga: Intip Skema Percepatan BLT dan Dana Dukuh )

Dia menambahkan, dana desa yang diprioritaskan untuk pelaksanaan BLT Dukuh sehingga Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Tempat. Pengecualian sanksi diberikan apabila bersandarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calon keluarga PKH.

“Bagi desa yang tidak menganggarkan atau melaksanakan kesibukan ini akan dikenakan sanksi berbentuk penghentian penyaluran Dana Desa periode III tahun anggaran berjalan. Sedangkan untuk desa berstatus mandiri dilakukan pemotongan Dana Desa sebesar 50% dari Dana Desa Tahap II tahun anggaran berikutnya, ” katanya.

Sebagai fakta, PMK baru ini, tidak tersedia batas maksimal pagu Dana Dukuh yang dapat digunakan untuk BLT. Dalam PMK sebelumnya, yaitu PMK 205/PMK. 07/2019 batas maksimal Biaya Desa untuk BLT sebesar 35%.

Selain itu, pada aturan baru PMK No. 50/PMK. 07/2020 diatur pula relaksasi & kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada set desa terkait dokumen persyaratan pembagian dana desa, misalnya pada penyaluran tahap I dan II, tak ada dokumen persyaratan yang kudu disampaikan kepala desa kepada bupati/wali kota.

(ind)